RDP tidak Jadi Bupati-Walikota ditanah Tabi dianggap yang Menolak Otsus

0
1141
Yakonias M Wabrar, Anggota Pokja Adat MRP Wilaya adat Tabi
Yakonias M Wabrar, Anggota Pokja Adat MRP Wilaya adat Tabi

Jayapura kabartifa.id-Terkait Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Majelias Rakyat Papua (MRP) 17-18 November lalu di Lima wilayah Adat Provinsi Papua yang terkesan dihalang halangi mendapat Tanggapan dari anggota MRP dari Pokja Adat asal Wilayah Tabi dengan nada Kesal.

Yakonias Wabra anggota MRP dari Pokja Adat wilayah TABI asal Kabupaten Sarmi, mengatakan Bahwa pihaknya sangat Prihatin dengan sikap dari Pimpinaan Daerah Setanah Tabih yang dianggap terlalu arogan dimana mereka kelihatannya mengintervensi kerja MRP dengan dalil bahwa mereka telah melakukan Evaluasi Otsus Bersama Para Bupati TABI-SAIRERI beberapa waktu lalu jadi tidak usah lagi dibuat RDP,”Ungkap Wabra saat ditanya wartawan di Kantor MRP Kota Jayapura Selasa 24/11/2020

Yakonias Wabra mengatakan bahwa MRP ini merupakan Lembaga Negara dan diatur didalam Undang-undang dan RDP itu merupakan kegiatan yang termuat dalam kerja MRP berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jadi seharusnya Lembaga lainya mendukung bukan menghalan halangi.

Khusus diwilayah adat Tabi Semua persiapan terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rakyat di 3 Kabupaten 1 Kota telah dilakukan oleh anggota MRP yang berasal dari Tabi termasuk Penerapan Protokol kesehatan berdasarkan maklumat Kapolda Papua sudah di ikiti dengan menghadirkan Peserta terbatas, tetapi ketika maudilaksanakan Kata Yakonias Wabra tanpa alasan yang Jelas kegiatan tersebut di hentikan pihak Kepolisian,Padahal semua Persyaratan Kapolda sudah diikuti MRP, hal ini yang membuat mereka heran dan Kapolda harus jelaskan Kami inikan Lembaga negara yang disumpah berdasarkan UU 1945 dan Pancasila sama dengan Pejabat lainya di Indonesia.

Anggota Majelis Rakyat Papua Asal Wilayah Tabi
Anggota Majelis Rakyat Papua Asal Wilayah Tabi

Terkait dengan Penolakan penyelengaraan kegiatan RDP/MRP di Wilayah Tabi yang dilakukan Oleh Bupati dan Walikota Jayapura, dengan alasan mereka telah melakukan Evaluasi Otsus bersama Para bupati,DPRD,Toko Pemuda,Agama se Tabi-Saireri membuat heran anggota MRP,”Ujar Wabra

Pertanyaanya Para Bupati Saireri ikut dalam kegiatan itu Ko di wilayah Adat Saireri MRP Bisa laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanpa menolak, tetapi di Tabi tidak bisa dikarenakan Bupati dan Walikota Jayapura menolak kegiatan tersebut. Padahal kata Wabra mereka sudah melakukan konsultasi dengan Bupati Jayapura terkait Hasil Evaluasi Presentasi Pembagian dan pengunaan Dana Otsus di Hotel Suny Garden Sentani Jayapura itukan kembali kepada Kepala daerah masiang masiang.

Tetapi yang dilakukan MRP dangan RDP bersama masyarakat Tabi iyalah, mau mendengarkan langsun dampak dari Otsus kepada OAP di wilayah adat Tabi yang terjadi selama 20 tahun di Papua. Jadi ini adalah Ruang untuk memberikan Aspirasi termasuk Aspirasi yang diusulkan saat Rapat Bupati/ Walikota se Tabi-Saireri seperti Pemekaran wilayah dan lain sebagainya agar hasil dari RDP ini yang didalamnya juga mengakomodir Aspirasi saat Evaluasi di Suny Garden Sentani guna menjadi acuan bagi MRP untuk mengusulkan dalam Perubahan draf UU Otsus 21 ini, Tetapi semuanya ini tidak jadi dilaksanakan dengan alasan tidak di Ijinkan dan lain sebagainya,”Ungkap Yakonias Wabra Anggota MRP yang Juga selaku Ondoafi di Sarmi.

Untuk itu dengan Persoalan tersebut maka Menurut hemat Yakonias Wabra Anggota MRP dari Pokja Adat wilayah Adat Tabi, bahwa yang menolak Otsus di wilayah Tabi Mamberamo sampai di Keerom adalah Bupati dan Walikota Jayapura, kenapa karena Rakyat yang MRP sudah fasilitasi dari Kampung dengan Jumlah yang terbatas untuk bicara keberlangsungan hidup mereka di Negara ini dibatasi oleh Para Pejabat daerah yang seharusnya memfasilitasi mereka malah berpikir sempit dengan menduga duga ada susupan isu separatis dan lain sebagainya, yang Perlu di ingat bahwa mereka merupakan Warga negara Indonesia bukan warga negara lain yang mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan Pendapat dimuka umum,”Ungkap Wabra

Untuk itu sebagai Representasi Lembaga Kultur Orang Asli Papua yang merupakan Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,dirinya berharap agar Para Pimpinaan Daerah di Wilayah Tabih stop dengan Praktik pratik kekuasaan Ordebaru yang terkesan Oteriter ini Demokrasi dan sudah Reformasi biarkan Rakyat bicara selamat itu tidak bertentangan dengan Aturan. (Kabarifa.id Andf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here