GTMA Diperkuat, Koordinasi Lintas Sektor Dilakukan Lagi

0
32
GTMA
Masyarakat adat saat menerima kunjungan Menteri ATR BPN dan pemerintah daerah dalam peresmian masuknya kapal tol laut di pelabuhan peti kemas, Kamis (27/1/2021)

KabarTifa.ID – Berbagai upaya dilakukan memperkuat dan mempercepat pekerjaan dari Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Pada saat melaksanakan program pemetaan tanah ulayat milik masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw kembali melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak mulai dari pihak BPN ATR, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, GTMA termasuk juga dengan wakil menteri ATR BPN RI, Surya Tjandra. Rapat berlangsung di ruang VIP kantor Bupati Jayapura, Jumat (29//2021), pagi.

Bupati Mathius mengatakan, rapat itu dibangun dengan tujuan untuk begaimana sejumlah pihak yang dilibatkan itu bisa menjadi satu tim kerja yang solit dalam rangka menjalankan program pemetaan partisipatif dari tanah ulayat milik masyarakat kabupaten Jayapura itu.

“Kita coba bicara, kita coba diskusikan bagaimana kita semua berada dalam satu tim, satu sistim kerja untuk pemetaan hak ulayat masyarakat adat,” kata Mathius Awoitauw ditemui usai rapat tersebut dikantor Bupati Jayapura, Jumat (29/1/2021).

Menurutnya dengan adanya keterlibatan dari berbagai kementerian lembaga dengan pemkab Jayapura termasuk masyarakat adat, supaya harus memiliki satu informasi mengenai hak ulayat masyarakat adat.

“Memang ini tidak mudah, karena dipusat itu Kementerian lembaga dengan regulasi sektoral, itu sangat kuat. Tetapi disini kita coba satukan. Dasarny apa, dasarnya undang undang otsus,” katanya.

Menurutnya undang-undang otsus ini diberikan kewenangan oleh undang-undang Dasar 1945. Selain itu ada juga perdasus 21, perdasus 23. Kemudian itu diperintahkan Kepada Bupati dan Walikota untuk membuat peraturan daerah Sebagai implementasinya.

“Kita sudah ada perda masyarakat hukum adat, masyarakat kampung adat, kita coba Satukan itu dalam satu sistem regulasi dari pusat sampai ke daerah,” tandasnya.

Dia menjelaskan, dinas kehutanan juga merupakan satu bagian penting dalam pemetaan tanah ulayat masyarakat adat ini. Terutama berkaitan dengan peruntukan lahan dan hutan. Sehingga pada bagian ini, dinas kehutanan dan lingkungan hidup harus dilibatkan.
“Sehingga kita berharap, kehutanan juga bisa terlibat didalam pemetaan pemetaan yang kita lakukan ini,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua, Jan jap Ormuseray mengatakan, yang menjadi permasalahan sejauh ini dalam hal pemetaan hak ulayat milik masyarakat ini adalah masih adanya ego sektoral antara bpn.atr dengan Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup.

“Misalnya yang dipersoalkan itu masyarakat punya hak ulayat itu sampai dimana. Apakah tidak masuk sampai di kawasan hutan. Saya jawab bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dibatasi oleh fungsi hutan. Kecuali hak itu ada investasi masuk itu soalnya lain,” jelasnya.

Tetapi ada peran dari pemerintah untuk mengatur berkaitan dengan fungsi-fungsi. Misalnya bagaimana untuk melindungi hutan.

Lanjut dia dalam pertemuan itu juga baik wakil menteri maupun Bupati Jayapura juga sama-sama menyetujui agar pemetaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua itu, juga akan dijadikan dasar. Kemudian selanjutnya perlu disesuaikan lagi dengan regulasi-regulasi lain terutama tentang undang-undang otonomi khusus.

“Kami siap untuk mendukung sepenuhnya GTMA, karena kami juga ada di GTRA, (gugus tugas Reforma agraria),” tambahnya.(tim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here