Tokoh Adat Nilai Dualisme Sekda Papua Karena Keppres Subjektif

0
78
sekda papua
Tokoh Adat yang juga Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Papua, Yanto Eluay

KabarTifa.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua definitif, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin (01/03/2021).

Namun di hari yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengangkat Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua, di Gedung Negara (GN), Jayapura, Papua.
Pelantikan Dance oleh Mendagri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/TPA Tahun 2020 terkait penetapan Sekda Papua pada tanggal 23 September 2020 lalu.

Terkait hal ini, Tokoh Adat Papua, Yanto Eluay, menilai dengan adanya dualisme Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, karena Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan Sekda Papua yang dikeluarkan itu dinilai subjektif.

“Kita sebagai tokoh adat dalam menjaga stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan di Papua, supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan. Maka kami telah ingatkan presiden agar berhati-hati dalam memutuskan sesuatu atau mengeluarkan suatu keputusan menyangkut jabatan-jabatan di Papua. Hari ini kan terbukti, kami sudah ingatkan lebih awal dan kenapa ini dilakukan, karena proses sampai Keppres keluar itu dinilai subjektif oleh calon Sekda Papua lain dalam hal ini pa Doren Wakerkwa,” ungkapnya.

“Kami sebagai tokoh adat imbau kepada seluruh pihak masyarakat Papua, bahwa ini domainnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua. Hal ini kita harus lihat secara bijak, marilah kita semua bahwa ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua. Apalagi kami sudah mendengar, baik penjelasan Sekda maupun dari pa Gubernur, bahwa ini Miss komunikasi, jadi kita harus lihat itu secara bijak,” imbuh Yanto Eluay menambahkan.

Yanto Eluay juga menegaskan, agar tidak boleh ada pihak yang menyatakan ini adalah kepentingan pemerintah pusat untuk mengadu domba masyarakat Papua seolah-olah Dance Yulian Flassy dilantik sebagai Sekda Papua oleh Mendagri itu mewakili masyarakat Papua dari pantai, sedangkan Doren Wakerkwa yang diangkat sebagai Penjabat Sekda Papua merupakan representasi masyarakat Papua dari Pegunungan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar melihat semua ini secara baik dan bijak. Jangan terpancing bahwa ini adalah kepentingan pemerintah pusat untuk adu orang Papua dari Gunung dan Pantai, itu tidak ada. Kita jangan mendikatomi, bahwa sehubungan dengan dualisme Sekda ini ada kepentingan pusat untuk mengadu domba antara masyarakat Papua, khususnya pa Flassy yang representasi daripada masyarakat Papua pantai dan pa Doren yang mewakili masyarakat Papua Pegunungan,” imbaunya.

“Jadi tidak ada hubungannya kesitu, tapi ini hanya miss komunikasi saja, atau koordinasi yang tidak berjalan baik antara pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov Papua,” sambung Yanto.

Pria yang juga Ondofolo Kampung Sereh itu menuturkan, penetapan Sekda Papua berdasarkan nasionalisme Indonesia bagi setiap aparatur sipil negara (ASN) di Papua yang ingin menduduki suatu jabatan.

“Kita bicara nasionalisme siapapun yang menjadi Sekda sebagai ASN di Papua, nasionalisme Indonesia itu mempunyai rasa nasionalisme Indonesia. Jadi pa Doren Wakerkwa ini adalah salah satu putra dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam Pepera atau terlibat memutuskan Papua (Irian Barat) menjadi bagian integral daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Terkait isu yang berkembang yang menganggap Doren Wakerkwa mempunyai nasionalisme sangat rendah, Yanto Eluay yang juga sebagai Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Provinsi Papua kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak menerima dengan adanya isu yang menyudutkan Doren Wakerkwa, sehingga Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan Sekda Papua itu.

“Isu yang berkembang hari ini, bahwa pa Doren dinilai nasionalisme nya rendah. Maka saya sebagai tokoh adat dan juga Ketua Umum P5, kami juga tidak menerima dengan salah satu faktor yang membuat Keppres itu keluar. Di mana, sodara Doren Wakerkwa dianggap nasionalisme Indonesia nya rendah,” cetusnya.

Terkait pihak-pihak yang ikut dalam memberikan assessment kepada Presiden tentang penetapan Sekda Papua, Yanto Eluay menuturkan, pihak-pihak ini jangan memanfaatkan nasionalisme seseorang untuk menjatuhkan satu dan menjatuhkan yang lain.

“Jadi ini yang saya ingatkan. Hal-hal seperti begini yang biasa memperkeruh, juga membuat situasi dan kondisi di Papua ini menjadi tidak nyaman. Kalau memang ada penilaian-penilaian atau masukan-masukan maupun ada pembisik-pembisik kepada presiden seperti ini, kami dari tokoh-tokoh adat mohon juga dipanggil, khususnya tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh yang orang tua kami yang terlibat dalam Pepera di tahun 1969, yang menentukan Papua (Irian Barat) menjadi bagian integral daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here