Willem Wandik: Mendagri dan Gubernur Wajib menindak lanjuti (SK) Presiden melantik Dance Flasy

0
3162
Anggota DPR RI asal Partai Demokrat Willem Wandik
Anggota DPR RI asal Partai Demokrat Willem Wandik

Jayapura kabartifa.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua definitif, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin (01/03/2021).

Namun di hari yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengangkat Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua, di Gedung Negara (GN), Jayapura, Papua.

Pelantikan Dance oleh Mendagri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/TPA Tahun 2020 terkait penetapan Sekda Papua pada tanggal 23 September 2020 lalu.

Terkait Hal tersebut Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Pusat yang juga selaku Anggota DPR RI dari Papua Willem Wandik mengatakan bahwa, Pelantikan Dance Yulian Flasy oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdasarkan Keputusan Presiden itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai Undang undang yang berlaku di Indonesia,”Ujar Willem Wandik kepada kabartifa.id saat ditemui di salah satu Hotel diJayapura.

Tambahnya Pelantikan Doren Wakerkwa,SH sebagai Penjabat Sekda Papua oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga sudah benar tidak ada salahnya cuman mungkin Kurang Komunikasi ditingkat Pimpinan Provinsi dan Pusat terkait Petunjuk teknis Pelaksanaan Pelantikan Sekda Papua berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Menurut Legislator Partai Demokrat Pusat Willem Wandik bahwa Papua memang mempunyai Kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, dengan berlakunya Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang didalamnya termasuk Provinsi Papua barat. tetapi ada sejumlah Regulasi yang tidak diatur secara spesifik, Regulasi Sektoral tidak di atur secara Spesifik yang dapat memperkuat Posisi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Jadih terkait Pelantikan Sekretaris Daerah (SEKDA) Papua masih merupaka kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian, hal ini dapat terlihat dengan Proses seleksi yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua dan dilanjutkan tahapan seleksinya hingga Kepusat dalam hal ini Mendagri dan dilanjutkan ke Presiden RI untuk memintah Pertimbangan dan keputusan sesuai dengan Penilaian Calon Sekda Papua dari berbagai aspek.

Jadi bukan hanya Fit and Proper tes, Penulisan Makala dan lain sebagainya yang dilakukan Panitia seleksi dan menentukan Nilai Calon tetapi akhir dari semuanya itu harus meminta Pertimbangan Presiden untuk menilai dari semua aspek Kepribadian ke Tiga orang putra terbaik Papua yang akan menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA) Papua, Karena Aturannya jelas.

Oleh karena itu Ketika Presiden mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Daerah Wajib menindak lanjuti nya agar dilaksanakan Pelantikan Sekda karena ini menyangkut Wibawa Negara,”Kata Willem Wandik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here