Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy YPK harus dialokasikan Anggaran yang lebih besar

0
34
Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy
Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy

Serui kabartifa.id- Lakukan Kegiatan Hering dialog dan tatap muka bersama Pengurus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otow Gesler Serui, Ketua Komisi III DPR Papua , Benyamin Arisoi, SE.MSi, saat dimintai keterangannya oleh Para Wartawan terkait dengan Perayaan Hut ke-59 tahun YPK di Papua, Ia mengatakan bahwa Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Papua sangat memberikan sumbangsi besar kepada pembangunan masyarakat ditanah papua diwaktu yang lalu hingga hari ini.

Kita akui bahwa telah memberikan dampak positif yang sangat baik dimasa yang lalu . Nah sekarang kondisi itu semakin tak terlihat dengan baik karena memang banyak faktor salah satunya adalah kurang ada perhatian dukungan dari pemerintah untuk kepentingan YPK ditanah papua . Saya pikir ini salah satu hal yang menjadi faktor didalamnya , ungkap Legislator Partai Demokrat .

Kehadiran YPK kini telah membuka tabir dunia pendidikan di Papua baik masa lampau hingga saat ini dapat dinikmati hasilnya ditengah kehidupan masyarakat , sampai saat ini banyak lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan YPK yang menghasilkan pemimpin di tanah papua,”Ujar Beny Arisoy

Namun seiring berjalannya waktu kini gaung YPK mulai surut , akibat dari kurangnya perhatian dari berbagai Pihak yang seakan tak peduli pada lembaga pendidikan YPK ini , entah apa penyebabnya

Mengapa YPK di tanah papua sampai saat ini , perkembangannya tak begitu menggembirakan ! karena perhatian dari pemerintah pada Yayasan ini tidak memberikan dampak yang baik , juga terhadap pengurus dalam hal ini , BP YPK itu sendiri . Kepengurusan BP YPK saat ini telah selesai masa kepengurusannya , sehingga pendiri YPK di tanah papua dalam hal ini BP AM SINODE GKI sedang menyeleksi pengurus BP YPK yang baru , tuturnya .

Sekolah Yayasan pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua

Ia berharap dengan adanya pengurus yang baru ini dapat mengatur dan mengurus YPK lebih baik kedepan , sehingga PSW YPK diseluruh tanah papua , dapat membenahi diri untuk mengurus hal – hal yang penting bagi Kemajuan YPK itu sendiri dan Juga bagaimana mengatur strategis untuk mengembangkan pendidikan kedepan . Dengan Hut YPK ke – 59 tahun , kita kembali untuk melihat kekurangan dan membenahi kedepan yang lebih baik , harap Arisoi .

Di tambahkannya dalam UU Otsus Papua Tahun 2001 itu sendiri sudah diamanatkan bahwa khusus untuk 5 Yayasan pendidikan yang ada di tanah papua yaitu : YPK , YPPGI , YPPK , YAPIS dan Yayasan Advent yang diprioritaskan dalam pembiayaan dari dana tersebut . Hanya perlu dikaji lebih baik artinya , tidak diberikan secara merata tetapi dilihat beban yayasan mana yang mempunyai jumlah sekolahnya lebih banyak atau sebaran pendidikannya banyak dan mempunyai beban yang begitu berat ! Ya itu implikasinya kepada biaya tersebut harus lebih besar . Kalau saja lembaga pendidikannya sedikit , ya itu harus disesuaikan , dengan demikian disini akan terjadi pemerataan secara proposional.

Kami dari Komisi III dan Komisi V bersama dengan 5 yayasan sedang membicarakan bagaimana kedepannya dapat membentuk sebuah perdasus yang mengatur tetang kelembagaan dunia pendidikan di tanah papua . Dengan adanya perdasus ini dapat diatur pembiayaan secara proposional sesuai dengan beban jumlah sekolah – sekolah yang dikelola baik itu ditingkat : TK , SD , SMP , SMA dan SMK . Nah kalau bicara tentang hal itu maka YPK lebih banyak ditanah papua,”Ujar Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy

Dari 800 sekolah baik TK SD SMP SMA dan SMK ini semua adalah milik YPK yang tersebar diseluruh tanah papua . Provinsi papua memiliki 500 sekolah , nah ini yang harus didorong . Kami komisi III dan komisi V membicarakan hal ini untuk alokasi dana otsus pada dunia pendidikan yang harus diperhatikan seksama . Nah setiap tahun dalam alokasi ini memang menjadi perhatian serius karena UU Pendidikan nasional juga mengamanatkan APBD itu 20% sedangkan UU OTSUS sendiri mengamanatkan 15% dan ini sebenarnya pemerintah daerah sudah melaksanakannya namun implementasinya pada yayasan ini mungkin perlu diperhatikan dengan baik .

“Jadi kita tak lagi (Kabartifa.id Ani Abubar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here