HMPJ Minta Pemda Jayawijaya Segera Benahi Roda Pemerintahan

0
50

KabarTifa.Id– Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di  Kota Studi Jayapura meminta Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua S.H., M.Si untuk segera merubah roda pemerintahan yang selama tiga tahun belum berjalan baik.

Hal itu diungkapkan oleh seluruh mahasiswa dan pelajar perwakilan dari 40 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yang berstudi di Kota Jayapura yang terlibat dalam HMPJ Asrama Nayak II Jumat, 12 Maret 2021.

“Kami mahasiswa sudah lama mengamati jalannya roda pemerintahan di kabupaten Jayawiaya dan pengamatan kami selama tiga tahun di selurh OPD meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hanya berjalan dengan kebijakan seorang kepala daerah sendiri,” ungkap Alber Kalolik.

Menurutnya hal tersebut mengakhibatkan pelayanan pemerintah daerah kepada mayarakat kurang maksimal, sehingga seluruh mahasiswa asal Jayawiajaya, tetap menyuarahkan aspirasi masyarakat sampai tuntas.

“Jadi kami tetap mendampingi masyarakat untuk menympaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah, karena kami juga sudah punya bukti bahwa seorang kepala daerah harusnya melantik terlebih dahulu seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah, tapi semuanya belum dilantik. Maka itu, semua roda pemerintahan berjalan dengan kebijakan sepihak , sehingga hal terebut harus dipertanyakan,” ujar ketua HMPJ.

“ Hal Ini menjadi kesulitan untuk mengambil kebijakan oleh maing-masing kepala SKPD seperti, Sekretaris Daerh (Sekda) dan kepala SKPD lainnya. Karena semua belum dilantik sehingga, akhibatnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di Jayawijaya menjadi rugi,” sambung Alber.

Sementara itu, Hengki Hilapok selaku Koordinator bidang Pendidikan dan Penalaran di HMPJ juga mengatakan bahwa roda pemerintahan pada semua aspek belum jalan baik karena adaya sistem  yang disebut jalur satu pintu.

“Oraganisasi Perangkat Daerah ini merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD tapi semuanya tidak berjalan karena belum ada pelantikan oleh bupati setempat. Sehingga yang ada adalah lumpuh dalam birokrasi pemerintah daerah,” jelas Hengki Hilapok.

Sambungnya, “Kami mahasiswa tetap menyuarahkan ketika ada hal-hal yang kurang beres dalam kinerja pemerintah daerah. Dan kami juga minta kepada bapak Bupati Jayawijaya, Jhon Rochard Banua S.H., M.Si.  untuk segera meperhatikan terlebih dahulu SDM Orang Asli Papua (OAP) yang ada di daerah,” tegasnya. (redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here