Minta Tambahan Dana Operasional, Komisi Informasi Publik Provinsi Papua Bertemu Sekda Papua

0
12
Lembaga Informasi Publik Negara Republik Indonesia Komisi Informasi Publik Provinsi Papua melakukan Pertemuan dengan Sekretaris daerah Provinsi Papua selaku Pembina Lembaga
Lembaga Informasi Publik Negara Republik Indonesia Komisi Informasi Publik Provinsi Papua melakukan Pertemuan dengan Sekretaris daerah Provinsi Papua selaku Pembina Lembaga

Jayapura kabartifa.id- Gunah Sebagai Lembaga Informasi Publik Negara Republik Indonesia Komisi Informasi Publik Provinsi Papua melakukan Pertemuan dengan Sekretaris daerah Provinsi Papua selaku Pembina Lembaga tersebut, gunah mengusulkan Penambahan anggaran dana hibah dari 2,5 miliar pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 7 miliar, Namun ini dirasa masih kurang.

Dengan alasan untuk konsolidasi struktur Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU
KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) harus dibentuk sampai di tingkat kampung.
Untuk itu disetiap OPD Kabupaten/Kota, harus ada pejabat pembantu
informasi agar dapat memberikan informasi kegiatan Pemerintahan kepada publik ujar Ketua wilhelmus pigai.

Tambahnya Di tahun 2018 – 2019 menurut hasil pemantauan pusat bahwa, Papua urutan ke 14
dari keterbukaan informasi public barulah di tahun 2020 alami peningkatan dan
mendapat urutan kedua dalam kategori “ Menuju Informatif” dengan nilai 89,60,
capaian ini didapat Pemprov papua dalam anugerah keterbukaan infomasi public
tahun 2020 dari Komisi Infomasi Pusat, pengumuman ini disampaikan langsung
oleh wakil presiden RI Ma’ruf secara daring, Rabu, 25 November 2020.

kerja keras tim terbayarkan dalam penganugerahan ini, sebab Badan public Pemprov Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen tinal mendapat peringkat terbaik dari tahun sebelumnya.

Pertemuan kali ini dengan Sekda Papua Bapak Dance Julian Flasy merupakan awal perkenalan kami Komisioner Komisi informasi Provinsi papua, dimana lembaga ini Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang–undang dan peraturan pelaksana soal keterbukaan Informasi public. Secara Nasional Lembaga ini berdiri di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk di Papua.

KPID diangkat berdasarkan SK Gubernur Nomor 188.4/735/Tahun 2019 tentang pengangkatan Anggota Komisioner Informasi Provinsi Papua periode 2019-2023
tertanggal 2 Desember 2019. Adapun visi dan misi adalah :
Visi : Terwujudnya budaya kritis,kolektif dan obyektifitas informasi public
untuk mensinergikan rencana Pembangunan dengan kebutuhan Rakyat Papua.(Andf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here