Mendagri Klaim Revisi UU Otsus Papua Sesuai Aspirasi

0
19
Revisi UU Otsus papua

KabarTifa.ID –  Pemerintah memastikan tetap merevisi tiga pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun hanya membuka opsi terhadap aspirasi masyarakat para revisi UU Otsus Papua yang disampaikan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pasal 1 mengatur terkait redefinisi Provinsi Papua, Pasal 34 tentang Keberlanjutan, Dana Otsus, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, melalui keterangan tertulisnya, usai  Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Otsus Papua, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

“Pemerintah pada prinsipnya konsisten dengan Surat Presiden yang diberikan kepada DPR pada 4 Desember 2020, yaitu revisi UU Otsus Papua dilakukan terbatas pada Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76. Namun sesuai aspirasi yang berkembang maka kami membuka opsi untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Otsus,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri, revisi terhadap tiga pasal dalam UU Otsus Papua bertujuan untuk menjadi dasar hukum untuk melanjutkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan Otsus.

Namun, kata Mendagri,  banyak masukan dari masyarakat saat pemerintah melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat, serta menerima delegasi dari otoritas pemerintahan maupun nonpemerintahan di Papua-Papua Barat.

“Melihat dinamika itu memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti adanya grand desain peta jalan Papua untuk 20 tahun ke depan. Lalu pelayanan dasar untuk masyarakat khususnya Orang Asli Papua yang perlu dioptimalkan dan diafirmasi terutama masalah pendidikan dan kesehatan,” ujar Mendagri.

Selain itu, menurut dia, terkait pengelolaan tata kelola dana Otsus Papua selama ini 2 persen dari block grant, pemerintah berdiskusi dengan beberapa pihak di Papua agar 1 persen untuk block grant atau bantuan sosial dan 1,25 persen untuk spesific grant atau bantuan pusat ke daerah.

Dia menuturkan, usulan tersebut agar dana Otsus Papua yang akan diatur dalam revisi UU Otsus, mendapatkan hasil optimal dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua selama 20 tahun ke depan.

“Kami sudah siapkan konsep tata kelola tersebut dalam bentuk sandingan Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76 kami tambahkan beberapa ayat. Kami harap konsep yang substansi telah disampaikan seperta tata kelola, block grant, desain, pendidikan, kesehatan, afirmasi orang asli Papua, dan pemekaran dengan mendengarkan aspirasi DPR Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papau (MRP) dimasukan dalam pasal,” Mendagri mengungkapkan.

Ia berharap, berbagai masukan tersebut dibahas dalam proses pembahasan bersama DPR terkait Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

Selain itu, Mendagri menyarankan agar Pansus Otsus Papua membentuk Panitia Kerja (Panja) sehingga pembahasan DIM tersebut berjalan fokus dan teknis.

“Nanti ada eselon I yang kami tugaskan di Panja, dari Kemendagri ada Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum, lalu Kemenkumham akan tunjuk eselon I, dan dari Kemenkeu ada Dirjen Perimbangan Keuangan. Pemerintah akan ajak Bappenas karena ini berhubungan dengan grand desain pembangunan di Papua,” ujar Mendagri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here