Pempus Diminta Tidak Mengulangi Kesalahan yang sama seperti Pembagian Dana Otsus lalu.

0
55
Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI membuka ruang dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Rakyat Papua dalam penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 - 2041

Jayapura,KabarTifa.ID – Ketua DPR Papua Jhonny Banua Rouw,SE memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat (Pempus) melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI yang telah membuka ruang dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Rakyat Papua dalam penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 – 2041, ” Saya harus memberikan Apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal BAPPENAS yang telah membuka ruang  dalam rangka penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041. Dan satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa yang tahu persoalan Papua adalah kami orang Papua  sendiri, sehingga ruang ini harus dibuka sebesar- besarnya dengan melibatkan semua pihak baik Pemerintah Daerah dan juga Rakyat Papua,” Tegas Banua Rouw ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat RIPPP 2022-2041 di Hotel Mercure, Senin, (17/01/2021).

Dikatakan “JBR” bahwa Rapat  Penyusunan RIPPP ini merupakan tindaklanjut dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan  kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 dan PP No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, itu sebabnya atas nama pemerintah daerah dirinya meminta kepeda pemerintah pusat untuk konsisten dengan apa yang menjadi aspirasi dan keputusan bersama dengan Pemerintah Daerah.

“Dalam penyusunan RIPPP, kami minta Pempus tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti pada waktu Pembagian Dana Otsus. Kami pemerintah daerah diajak diskusi lewat zoom lalu semua sudah disampaikan tetapi kenyataannya keputusan pembagian Dana Otsus itu berbeda. Dan hari ini akibat keputusam Pempus yang tidak tepat itu telah menimbulkan masalah baru di Papua.

Masalah itu antara lain masalah alokasi anggaran Beasiswa kepada 3000 anak – anak Papua yang saat ini sedang kuliah diberbagai negara dan juga diberbagai kota Studi di Indonesia. Berikut masalah Kartu Papua Sehat (KPS) yang harus harus dihentikan tahun  ini karena keterbatasan anggaran,” Ujarnya.

Ditambahkan Politisi Nasdem Papua ini,bahwa untuk efektifitas penyusunan RIPPP 2022 – 2041 Pemerintah Daerah akan membentuk Tim yang nanti terlibat secara aktif dalam penyusunan RIPPP Tahun 2022 – 2024 ini,” Kami harap ruang ini tidak hanya berlangsung 2 atau 3 hari saja tetapi jika diperkenanan setelah pertemuan ini kami juga di Papua akan menyiapkan Tim yang akan terus berdiskusi terkait berbagai hal penting dan strategis yang menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Rakyat Papua untuk selanjutnya dimasukkan dalam RIPPP 2022-2024,” Pungkasnya. (Tim Humas DPRP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here