Ekpos Kinerja Pemberdayaan Masyarakat, Melalui Tanggap Bencana dan Penanganan Kerawanan Sosial di Papua.

0
8

Jayapura (kabartifa.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengadakan pertemuan bersama para Jurnalis media cetak, elektronik dan online membahas kinerja dalam bidang sosial, politik dan pemberdayaan masyarakat, melalui tanggap bencana dan pengendalian minuman keras (miras), penanganan kerawanan sosial di Papua, strategi penguatan Orang Asli Papua (OAP), dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 202 serta stabilitas politik di Papua yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo Provinsi Papua, Selasa, (6/9/2022).

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber antara lain Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Perlindungan perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Papua, Ribka Haluk, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan penanggulangan bencana daerah (PBD) Provinsi Papua, Welliam R. Manderi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, dan sebagai moderator yakni, Irma R. Soelaiman.

Kepala dinas sosial Kependudukan, Perlindungan perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, masyarakat terisolir hanya ada di Provinsi Kalimantan dan Provinsi Papua, karena masih banyak yang belum tersentuh oleh pelayanan pemerintah.

“Secara nasional untuk masyarakat terisolir hanya ada dua provinsi saja di kementerian yang mengurus tentang masyarakat terisolir yaitu pada Provinsi Kalimantan dan provinsi Papua, karena masih banyak masyarakat belum tersentuh oleh pelayanan pemerintahan dan pelayanan secara nasional, jadi kami melakukan program-program yang terkait dengan masyarakat yang masih terisolasi, yang ada di Kabupaten Asmat, Mappi, Mamberamo Raya, dan Kabupaten Dogiyai, jadi empat Kabupaten yang menjadi daerah sasaran kami,’ kata Ribka Haluk.

Ribka mengungkapkan, dinas Sosial Provinsi Papua telah membangun rumah untuk masyarakat suku terasing sejak tahun 2013.

“Jadi kami bantu masyarakat terisolir di tahun 2013 sekitar tujuh ribu rumah yang kami bangun untuk masyarakat suku terasing.
Kemudian di tahun 2018, kami melakukan pelayanan terhadap panti jompo, juga tanggap darurat bencana. Sesuai dengan tupoksi kami ketika terjadi bencana yaitu sesuatu yang tidak direncanakan dan di planning tetapi, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, harus kita siap melaksanakannya,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini masih berat dalam melakukan pendataan bagi masyarakat pra sejahtera, masyarakat miskin, di Papua.

“Yang paling berat bagi kami yang mana kita melakukan pendataan bagi masyarakat pra sejahtera satu, dua dan tiga. Tapi yang paling ekstrim lagi disebut dengan masyarakat miskin, yang harus kita data semuanya untuk Provinsi Papua. Dat tersebut dilakukan untuk program-program seperti batuan langsung tunai (BLT), raskin Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari bantuan Presiden Jokowi, dan itu semua tercatat dari dinas sosial,” tuturnya.

Welliam R. Manderi, Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dan Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Provinsi Papua mengatakan, menurut data inti ada 6 kabupaten yang mengalami rawan bencana sebesar 20,7 persen, dan ancaman tinggi akan terjadi bencana ada di 3 kabupaten dan kota.

“Di Papua menurut data inti kita rawan sekaki dengan bencana dari tahun 2015 s/d 2019, itu ada di enam Kabupaten kita ada kelas resiko tinggi bencana dan resiko sedang di 23 Kabupaten dan Kota, sebesar 20,7 persen. Sedangkan untuk ancaman tinggi 10,3 persen di 3 kabupaten dan kota tinggi, 17 kabupaten sedang dan 9 kabupaten rendah, kata Welliam Manderi.

“Indeks resiko bencana dari tahun 2015 s/d 2021, tidak mengalami perubahan karena indeks kapasitas konstan (tidak dilakukan update penilaian IRBI). IRBI dan KRB akan mempengaruhi rencana penanggulangan bencana daerah”.

Musa Isir, kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) provinsi Papua, mengatakan, tugas yang diperintahkan oleh Gubernur kepada Kesbangpol yaitu mengawal terlaksananya Undang-undang 21 tahun 2021 untuk pengangkatan 14 kursi di DPR Papua.

“Kami Kesbangpol ada hal yang diperintahkan oleh bapak Gubernur kita menyelesaikan undang-undang 21 tahun 2021 yang tertunda yaitu mengenai kursi pengangkatan. jadi agenda besar ini diselesaikan oleh bapak Gubernur saat itu adalah pemilu legislatif presiden dan wakil presiden. Pengangkatan 14 kursi yang juga diatur di undang-undang Otsus ini, tugas pertama yang harus di selesaikan dengan instansi terkait yakni, biro hukum, biro pemerintahan dan lain-lain dengan DPR menyelesaikan lahirnya perdasus. kemudian di situlah pemilihan anggota DPR serentak. dinamika politik terus berjalan dan kenapa hanya kursi pengangkatan dan kenapa tidak dibentuk partai lokal, memang sudah dilakukan diskusi tapi sementara yang jalan adalah kursi pengangkatan, dan pertimbangannya itu lebih aman dan cepat, dan itu keberhasilan dari bapak Gubernur dengan 14 kursi pengangkatan kursi di DPR Papua dan dia mendongkrak kursi ini di DPRD lembaga kultur, dimana disana ada tiga Pokja yakni, Pokja perempuan, adat dan agama, yang bertugas untuk mengurus, menjabarkan yang diamanatkan di Undang-undang Otsus,” kata Musa. (cellya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here