Peryataan Disclaimer dan salah gunakan dana Operasional Gubernur oleh Mafud MD: disesalkan DPRP terbukti Provinsi Papua 8 WTP oleh BPK RI dan 2 kali Penghargaan Menkeu RI

0
89
Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda

Jayapura,KabarTifa.ID- Peryataan Mentri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) selama ini tidak berhasil melakukan audit dan tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan di Pemerintahan Provinsi papua.

“BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa sehingga BPK lebih banyak( disclaimer) atas kasus keuangan di papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan mahfud dalam keterangan pers nya terkait kasus hukum gubernur provinsi papua senin (19/9/2022) di kantor Kemenko polhukam di Jakarta.

Pernyataan menko polhukam itu dianggap pembohongan publik dan pemutar balikkan fakta pasalnya sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe BPK RI secara resmi melakukan audit keuangan bahkan memberikan opini WTP 8 kali berturut turut atas Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) kepada pemerintah provinsi papua sejak tahun 2014 hingga 2021.

Untuk itu sebagai lembaga DPR Papua Wakil ketua I Yunus Wonda meluruskan peryataan Menkopolhukam Mahfud MD dengan mengatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Pemda Papua secara Resmi di audit BPK dan setiap tahun BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemprov papua kepada DPRP melalui Sidang Paripurna.

Atas Nama lembaga kami DPRP ingin meluruskan pernyataan Pak Mahfud MD yang menyatakan BPK memberikan Disclaimer atas laporan keuangan dipemerintah Provinsi Papua, pernyataan itu perlu diluruskan karena kita semua tahu bahwa sejak tahun 2014 BPK mengaudit dan memberikan penilaian WTP atas laporan keuangan pemprov papua,”Kata Yunus Wonda.

Selain mendapatkan penilaian WTP 8 kali berturut-turut kata Wakil ketua I DPRP Yunus Wonda, Apresiasi juga datang dari Mentri Keuangan Sri Mulyani di Tahun 2018 dan 2020 jadi menurut kami DPR Papua, Pa Mafud harus dicek baik soal Disclaimer,”katanya.

Target dana operasional pejabat papua yang juga dikemukakan Menkopolhukam, Yunus wonda kembali menjelaskan bahwa seluruh alokasi anggaran termasuk dana operasional Gubernur, Wakil gubernur dan Pejabat papua yang diusulkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua itu dibahas secara terbuka di DPR Papua.

APBD papua juga di konsultasikan ke Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam negeri untuk diverifikasi dan mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri sehingga apabila ada alokasi pembiayaan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan maka lokasinya akan dicoret.

” Dana operasional itu dianggarkan dalam APBD secara resmi dan dibahas di DPR Papua, setelah itu di konsultasikan dan harus mendapat persetujuan dari Menteri dalam negeri apabila ada alokasi yang tidak sesuai maka akan dicoret sehingga dana Operasional kepala daerah itu resmi dianggarkan,”Kata Yunus

Waket I Yunus Wonda menekankan bahwa DPRP berkewajiban meluruskan pernyataan tersebut agar tidak timbul polemik di masyarakat, jadi kami hanya ingin meluruskan informasi yang dikemukakan Menkopolhukam Mahfud MD sehingga tidak menimbulkan polemik. kami juga tidak mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan kepada Gubernur papua,” tegasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here