Voting CLARITY Act Ditunda hingga September, Ada Apa?
KabarTifa.ID – 08 Agustus 2026 | Rencana besar Senat Amerika Serikat untuk melakukan pemungutan suara terkait CLARITY Act, sebuah rancangan undang-undang krusial yang mengatur pasar aset digital, harus ditunda hingga September 2026. Keputusan ini diambil setelah dukungan prosedural dari Partai Demokrat belum berhasil diraih sebelum anggota parlemen memasuki masa reses Agustus. Penundaan ini kembali memundurkan agenda legislasi kripto yang paling dinanti di AS, menimbulkan pertanyaan besar: Voting CLARITY Act Ditunda hingga September, Ada Apa?
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, secara resmi mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang yang bertujuan membangun kerangka kerja pasar kripto ini tidak akan dibawa ke pemungutan suara sebelum para senator meninggalkan Washington untuk libur panjang. Thune menyatakan bahwa CLARITY Act akan kembali masuk dalam daftar prioritas pembahasan saat para senator kembali bertugas pada bulan September. Keputusan ini secara signifikan membalikkan ekspektasi sebelumnya dari Ketua Senate Banking Committee, Tim Scott, yang sempat menargetkan pemungutan suara sebelum reses Agustus.
Hambatan Utama: Kurangnya Dukungan Bipartisan dan Isu Etika
Sumber internal melaporkan bahwa hambatan utama yang menghadang CLARITY Act masih berkisar pada kurangnya dukungan bipartisan yang solid. Untuk dapat maju di Senat, rancangan undang-undang ini membutuhkan setidaknya 60 suara untuk melewati tahap cloture dan mengatasi potensi filibuster. Dengan Partai Republik yang saat ini menguasai 53 kursi, dukungan dari sejumlah senator Demokrat menjadi mutlak diperlukan.
Namun, beberapa senator Demokrat diketahui menolak draf awal yang diajukan Partai Republik. Penolakan ini didasari oleh pandangan bahwa ketentuan terkait etika, perlindungan konsumen, pemberantasan pendanaan ilegal (illicit finance), konflik kepentingan, dan integritas pasar masih perlu diperkuat secara signifikan. Isu etika, khususnya, menjadi salah satu titik paling sensitif dalam negosiasi yang alot ini. Demokrat mendesak adanya pembatasan yang lebih ketat terhadap potensi konflik kepentingan para pejabat terpilih yang memiliki keterkaitan dengan aset digital, termasuk kekhawatiran terkait bisnis aset digital yang mungkin dimiliki oleh Presiden Donald Trump dan keluarganya.
Lebih lanjut, dilaporkan bahwa Demokrat juga belum mencapai kesepakatan mengenai time agreement yang dapat mempercepat pembahasan agenda Senat lainnya sebelum reses. Akibatnya, semakin sulit bagi CLARITY Act untuk mendapatkan tempat dalam jadwal pemungutan suara di lantai Senat sebelum jeda Agustus. Dengan demikian, penundaan ini menjadi sebuah keniscayaan.
CLARITY Act Pernah Lewati Tahap Penting
Meskipun mengalami penundaan, penting untuk dicatat bahwa CLARITY Act bukanlah rancangan undang-undang yang masih berada di tahap awal. Sebelumnya, Senate Banking Committee telah memajukan rancangan ini pada Mei 2026 dengan dukungan bipartisan di tingkat komite. Ketua Senate Banking Committee, Tim Scott, bersama Senator Cynthia Lummis dan Thom Tillis, telah merilis teks market structure bill yang menjadi dasar markup komite.
CLARITY Act dirancang dengan tujuan ambisius untuk membangun kerangka kerja federal yang komprehensif bagi struktur pasar aset digital di Amerika Serikat. Rancangan ini mengusulkan pembagian tanggung jawab pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Selain itu, RUU ini juga mencakup berbagai isu penting lainnya, seperti pengaturan stablecoin, ketentuan anti-pencucian uang (AML), decentralized finance (DeFi), tokenized securities, dan perlindungan bagi para pengembang.
Dengan cakupannya yang luas, CLARITY Act dipandang sebagai salah satu proposal legislatif paling maju untuk memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh industri kripto di AS. Namun, justru luasnya cakupan inilah yang membuat proses negosiasi menjadi semakin rumit. Perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik masih mewarnai beberapa area krusial, termasuk detail ketentuan etika, standar perlindungan konsumen, mekanisme penegakan hukum, serta peran spesifik masing-masing regulator.
September: Jendela Politik yang Sempit
Penundaan Voting CLARITY Act Ditunda hingga September tidak serta-merta berarti kegagalan total. Senator Thune menegaskan bahwa Partai Republik tetap memiliki niat untuk membawa RUU ini kembali ke Senat setelah masa reses. Namun, jendela politik pada bulan September diperkirakan akan jauh lebih sempit dan penuh tantangan.
Agenda Senat setelah reses diprediksi akan sangat padat, dipenuhi dengan pembahasan anggaran, isu-isu pemerintahan yang mendesak, serta dinamika politik yang semakin memanas menjelang pemilihan sela (midterm elections) pada November 2026. Kondisi ini akan memaksa CLARITY Act untuk bersaing ketat dengan prioritas legislatif lainnya yang mungkin dianggap lebih mendesak oleh para anggota parlemen.
Lebih lanjut, bahkan jika Senat berhasil meloloskan versi terbaru CLARITY Act, proses legislatifnya belum akan berakhir. Mengingat teks RUU yang akan dibahas di Senat kemungkinan besar telah mengalami perubahan signifikan dari versi yang sebelumnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kedua kamar Kongres masih perlu melakukan rekonsiliasi untuk menyelaraskan perbedaan sebelum rancangan final dapat dikirimkan ke meja Presiden Trump untuk ditandatangani. Proses ini sendiri membutuhkan waktu untuk debat di lantai, negosiasi rekonsiliasi, dan pemungutan suara tambahan.
Semakin dekatnya periode pemilihan umum, semakin besar pula risiko pembahasan regulasi kripto terseret ke dalam pusaran agenda politik yang lebih luas, yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan kecepatan proses legislasi. Voting CLARITY Act Ditunda hingga September, Ada Apa? Jawabannya terletak pada kompleksitas politik dan teknis yang masih harus diatasi.
Dampak pada Pasar Kripto
Bagi pasar kripto global, penundaan CLARITY Act berarti ketidakpastian regulasi di Amerika Serikat akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebelumnya, RUU ini dipandang sebagai salah satu katalis penting yang dapat memberikan kejelasan fundamental mengenai status hukum aset digital, aturan operasional bursa kripto, peran SEC dan CFTC, serta kerangka perlindungan bagi para pelaku industri.
Tanpa kepastian yang datang dari Kongres, industri kripto kemungkinan masih harus bergantung pada proses rule-making langsung dari regulator. Jalur ini memang dapat memberikan kejelasan, namun biasanya memakan waktu lebih lama dan kurang memberikan sinyal positif dibandingkan dengan undang-undang yang disahkan melalui proses legislatif bipartisan.
Penundaan ini juga berpotensi memengaruhi sentimen pasar terhadap berbagai aset yang sensitif terhadap regulasi, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, stablecoin, token bursa, dan seluruh sektor tokenized assets. Para investor kemungkinan akan kembali mencermati dengan seksama apakah negosiasi pada bulan September mampu menghasilkan kompromi yang cukup kuat untuk mendapatkan dukungan mayoritas 60 suara di Senat.
Untuk saat ini, CLARITY Act tetap menjadi proposal struktur pasar kripto yang paling maju di Kongres AS. Namun, momentum yang sempat terbangun di bulan Agustus kini telah hilang. Bulan September akan menjadi ujian berikutnya untuk melihat apakah dukungan yang telah diperoleh di tingkat komite dapat bertransformasi menjadi dukungan penuh di lantai Senat. Jika negosiasi kembali tertunda, pasar dapat semakin mengantisipasi bahwa kepastian regulasi kripto di AS baru akan terwujud lebih jauh di tahun 2027. Sebaliknya, jika Senat berhasil mencapai kesepakatan atas draf kompromi pada September, CLARITY Act masih memiliki peluang untuk menjadi katalis penting bagi perkembangan industri aset digital di Amerika Serikat.
